7 Poin Penting Pidato Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI, Kuatkan Rupiah hingga Kendalikan Inflasi

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUN-VIDEO.COM - Poin penting pidato Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Dihimpun dari Kompas.com, Rabu (20/5/2026), berikut adalah 7 poin penting dan krusial yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato paripurna yang diselenggarakan DPR hari ini. 1. Target pertumbuhan ekonomi menuju 8 Persen Di sektor makro, Presiden Prabowo mematok target pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada tahun 2027. Angka ini dipersiapkan sebagai landasan kuat dan realistis untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 mendatang. Prabowo optimis fondasi ini dapat dicapai melalui pengelolaan fiskal yang bijak, hati-hati (prudent), dan berkelanjutan. "Dengan kebijakan yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen menuju 2029," kata Prabowo, dikutip dari Kontan. 2. Pengendalian kebijakan fiskal dan defisit APBN Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan batas-batas indikator fiskal utama dalam RAPBN 2027. Kebijakan ini diambil guna menjaga kesehatan fiskal negara di tengah upaya agresif mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap berkomitmen penuh untuk tidak mengorbankan stabilitas finansial nasional. 3. Target penguatan nilai tukar rupiah Merespons gejolak pasar mata uang baru-baru ini, Kepala Negara juga menetapkan target penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Target yang diberikan Prabowo, rupiah harus berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS pada tahun 2027. “Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada rentang Rp 16.800 hingga Rp 17.500,” ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.com, Rabu. 4. Kendali inflasi dan suku bunga SBN Presiden Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk menekan laju inflasi domestik agar tetap terjaga dan terkendali pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Sementara itu, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun ditargetkan berada pada level 6,5 persen hingga 7,3 persen. 5. Asumsi harga minyak dan target lifting energi Sektor komoditas energi, terutama minyak mentah, juga menjadi perhatian serius yang dibahas dalam pidato Presiden Prabowo hari ini. Dia memperkirakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) bergerak di kisaran 70 hingga 95 dolar AS per barel pada 2027. Tak hanya soal harga, Prabowo juga memberikan target pada kapasitas produksi baik untuk minyak maupun gas bumi. Untuk minyak bumi, pemerintah menetapkan target sebesar 602.000 sampai 615.000 barel per hari. Sementara untuk gas ditargetkan pada kisaran 934.000 sampai 977.000 barel setara minyak bumi per hari. 6. Penerbitan PP tata kelola ekspor komoditas SDA Sebuah kebijakan ekonomi besar juga resmi diumumkan dalam momentum pidato rapat paripurna tersebut. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). "Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (20/5/2026). Regulasi baru ini membawa perubahan fundamental dengan menegaskan bahwa seluruh ekspor komoditas unggulan Indonesia, mulai dari kelapa sawit hingga batu bara, ke depan wajib melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk khusus sebagai pengekspor tunggal (single exporter). Langkah strategis ini diambil demi memperkuat hilirisasi dan kedaulatan tata kelola komoditas nasional di pasar global. 7. Kritik keras terhadap lambatnya birokrasi perizinan Poin terakhir yang menjadi sorotan tajam adalah kekecewaan Prabowo terhadap buruknya efisiensi birokrasi di dalam negeri. Ia membandingkan lambatnya sistem perizinan usaha di Indonesia dengan negara tetangga. "Kalau Malaysia bisa izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan," kritik Prabowo secara terbuka di hadapan ratusan anggota DPR. Prabowo mendesak adanya perbaikan institusi total guna menciptakan iklim investasi yang sehat, sekaligus melindungi para pelaku usaha dari gangguan birokrasi dan praktik pungutan liar (pungli). Selain ketujuh poin utama tersebut, Presiden ke-8 RI ini juga memanfaatkan podium parlemen untuk menyuarakan komitmen kuatnya terhadap pemberantasan korupsi, reformasi hukum, hingga perbaikan tata kelola kekayaan alam nasional. Secara khusus, Prabowo mendorong pembukaan lapangan kerja formal secara masif serta penguatan Indeks Kesejahteraan Petani. Sumber: Kompas.com Aplikasi: ChatGPT Editor Video: Raka Aditya Putra Tama